IURAN SERIKAT PEKERJA

IURAN SERIKAT PEKERJA

labor law·

Perusahaan dapat melakukan pemotongan upah secara langsung, teknis tersebut dikenal dengan sebutan COS (check of system) yang artinya cara pembayaran iuran organisasi dari para anggota kepada Serikat Pekerja dengan jalan mengutip sebagian upah pekerja melalui perusahaan untuk selanjutnya diberikan kepada organisasi Serikat Pekerja. Perusahaan hanya dapat melakukan pemotongan upah untuk iuran serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan surat kuasa khusus tentang pemberian izin kepada Perusahaan untuk melakukan pemotongan upah.

Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diperoleh dari anggota serikat pekerja dan/atau pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja tetapi memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan pemotongan upah . Apabila Perusahaan melakukan pemotongan upah karyawan untuk iuran serikat pekerja tanpa surat kuasa khusus, maka Perusahaan berpotensi terkena ancaman pidana penggelapan dan pasal lainnya serta berpotensi dipersoalkan secara perdata dikemudian hari;

Related Posts

  • PHK KARENA SAKIT TIDAK MENGIRIMKAN SURAT

    PHK KARENA SAKIT TIDAK MENGIRIMKAN SURAT

    Apabila karyawan mengklaim dirinya sakit, sementara tidak pernah memberikan surat dan bukti keterangan dokter yang menjelaskan penyakit yang membutuhkan waktu tertentu untuk istirahat, maka karyawan tersebut dapat dikategorikan mangkir. Jika karyawan tersebut mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh …

  • ALASAN-ALASAN PHK

    ALASAN-ALASAN PHK

    Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal ini diatur didalam Pasal 154A UU No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 36 PP No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan Kerja. Silahkan lihat di tabel berikut ini: No Alasan PHK 1 Perusahaan melakukan …

  • KARYAWAN MEMBUAT SURAT PALSU

    KARYAWAN MEMBUAT SURAT PALSU

    Apabila terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan dan/atau serikat pekerja dengan cara membuat surat izin untuk tidak bekerja dengan alasan mengikuti dan/atau terdapat acara serikat pekerja, sedangkan pada faktanya agenda yang dimaksud dalam surat tersebut tidak ada atau tidak benar. Maka perbuatan tersebut dapat dinilai melakukan tindak pidana membuat surat palsu, yang dimaksud membuat surat palsu adalah …

  • KARYAWAN BOLOS KERJA

    KARYAWAN BOLOS KERJA

    Terdapat Karyawan tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis, Perusahaan dapat mengambil kebijakan, yaitu: memberikan surat peringatan (SP) dan melakukan pemotongan gaji. perusahaan dapat memungkinkan untuk tidak memberikan upah sesuai dengan jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan. Hal ini sesuai dengan prinsip no work no pay yang dianut oleh UU Ketengakerjaan Pasal 93 yang berbunyi “Upah tidak dibayar apabila …

  • KARYAWAN MERUGIKAN PERUSAHAAN

    KARYAWAN MERUGIKAN PERUSAHAAN

    Perusahaan dapat mengambil tindakan berupa menerbitkan Surat Peringatan merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan apabila terdapat karyawan yang membuat perusahaan mengalami kerugian  yaitu berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga. Surat Peringatan sesuai dengan aturan (SP 1, SP 2, SP 3) berdasarkan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 81 angka …